Rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) beberapa waktu lalu, terkesan tertutup. Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengatakan, ada beberapa hal yang bersifat interen dan tidak perlu diketahui khalayak.

Terkait hal itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Ida Mahmudah menyatakan, tidak ada hal yang bisa ditutup-tutupi dan masyarakat berhak tahu semua pembahasan yang dilakukan di DPRD.

"Kemarin baru kita rapat Bamus, nanti silakan pada saat pembahasan RAPBD di kawal. Kalau memang nanti waktu pembahasan RAPBD kalian enggak boleh masuk, laporin saja ke saya, nanti saya yang urus," ujarnya seusai acara pembukaan Gerakan Mengawal Uang Rapat yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2012).

Senada dengan Ida, anggota DPRD dari Fraksi PAN, Wanda Hamidah menilai rapat anggaran tidak transparan. "O ya, enggak ada transparansi. Pasti ada yang disembunyikan, kalau enggak ada, ngapain ditutup-tutupin," kata Wanda.

Wanda mengatakan, dengan ketertutupan itu maka masyarakat tidak akan pernah tahu apa kerja wakilnya di dalam gedung DPRD.

"Itu dari saya masuk DPRD, padahal kita selalu menyampaikan agar semuanya melibatkan publik ke media. Beberapa waktu lalu ada media mengeluhkan rapat tertutup pada saat pembahasan anggaran, saya katakan, dobrak saja, masa bahas uang rakyat triliunan, publik enggak tahu," tandasnya. (okz/ra)